Dosen Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung, Mahasiswa Doktor Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada

PARIS Agreement. Komitmen itu tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang telah disesuaikan menjadi Enhanced NDC pada tahun 2022. Dalam dokumen Enhanced NDC tertuang bahwa target reduksi emisi 43,2 persen dengan dukungan internasional dan 31,89 persen tanpa dukungan internasional.

Salah satu instrumen yang dilakukan pemerintah adalah carbon offset. Carbon offset sendiri merupakan upaya untuk mereduksi emisi karbon melalui kegiatan penyeimbangan jejak karbon melalui pembiayaan proyek hijau yang dilakukan pemerintah atau pihak swasta.

Carbon offset salah satunya dapat dilakukan melalui skema blue carbon. Blue carbon mengacu pada kemampuan ekosistem pesisir untuk menangkap dan menyimpan karbon di dalam tanah dan biomassa. Ekosistem ini mempunyai kemampuan menyimpan karbon 30-50 kali lebih cepat dibandingkan hutan terrestrial.

Ekosistem yang berkontribusi untuk blue carbon dapat berasal dari mangrove, rawa, padang lamun, dan terumbu karang. Dari mangrove sendiri, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai potensi penyerapan 275 juta carbon dari 273.692,81 hektare. Namun dengan kondisi lingkungan saat ini, potensi penyerapan karbon menjadi berkurang. Karenanya perlu aksi bersama antara pemerintah dan berbagai pihak untuk mengembalikan luasan hutan mangrove.

Selain potensi blue carbon yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, carbon offset juga dapat berasal dari penerapan program energi baru terbarukan. Upaya ini tidak hanya mereduksi emisi dari karbon yang dihasilkan pembangkit berbasis energi fosil, namun juga peluang green job melalui implementasi program energi baru terbarukan.

Hingga akhir tahun 2023, kebutuhan energi listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipasok utamanya berasal dari pembangkit berbasis energi fosil, baik PLTU maupun PLTD. Sementara itu, energi baru terbarukan baru berkontribusi 0,35 MW dari total 346,78 MW kapasitas pembangkit yang terpasang. Hal ini juga sebagai cerminan dengan kondisi pembangkit energi listrik di Indonesia yang dominan dari energi fosil dengan lebih dari 60 persennya berasal dari batu bara.

Berdasarkan rancangan umum energi daerah (RUED), Bangka Belitung memiliki potensi biomassa/biofuel 217,7 MW, potensi biogas sejumlah 5,4 MW, potensi surya 2810 MW, dan potensi angin 1787 MW. Potensi ini baru berasal dari sumber energi terbarukan, belum terhitung dengan potensi 170 ribu ton thorium sebagai sumber energi bagi PLTN.

Optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik sebagai upaya untuk mengakselerasi bauran energi baru terbarukan di Indonesia. Selain itu, dukungan internasional juga sudah tertuang G20 Leader Summit di Bali dengan telah dirilisnya Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk menargetkan pencapaian net zero emission dari sektor tenaga listrik pada tahun 2050.

Pengembangan energi baru terbarukan yang makin meningkat jumlahnya setiap tahun akan memberikan kontribusi positif terkait peningkatan potensi carbon offset. Karenanya, potensi carbon offset di Bangka Belitung baik dalam bentuk blue carbon maupun carbon offset dapat mendukung pencapaian target net zero emisi di Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat sebagai bentuk realisasi komitmen Indonesia pada perubahan iklim dunia, dan tentunya juga akan berimplikasi pada revenue income bagi pemerintah dan stakeholder terkait maupun sekaligus membuka peluang green job bagi masyarakat Bangka Belitung.  

(Artikel telah terbit di Bangkapos.com. edisi 5 Juni)